Otonomi Daerah sebagai Peluang Mewujudkan Kota Mandiri

Otonomi Daerah sebagai Peluang Mewujudkan Kota Mandiri

Pasca pemberlakuan otonomi daerah, paradigma pembangunan Indonesia beralih dari sentralisasi menuju desentralisasi. Otonomi daerah disebut sebagai solusi atas tiga permasalahan utama dalam merespons tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of power, distribution of income dan kemandirian sistem manajemen di daerah. dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masing-masing daerah mampu secara mandiri melakukan penyelanggaran pemerintah serta membiayai kebutuhannya. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah tiap-tiap pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan.

Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, maka proses akselarasi pembangunan merupakan hal mutlak yang diperlukan bagi suatu daerah. Pembangunan daerah merupakan wujud upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Pembagunan tersebut dapat dilaksanakan jika perencanaannya dimasukkan dalam APBD. Hal yang menjadi penting kemudian adalah bagaimana proses pengelolaan keuangan di daerah dapat berjalan dengan baik agar pembangunan tersebut dapat diwujudkan. Jawaban atas wacana ini terletak pada sumber pendapatan di daerah tersebut.

Suatu daerah dapat dikatakan mandiri, Pertama jika daerah tidak lagi bergantung pada dana bantuan dan intervensi dari pemerintah pusat. Kedua,jika daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui dana yang berasal asli dari daerah tersebut. Berbagai penelitian empiris hingga saat ini masih membuktikan bahwa angka ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat (khususnya dalam hal pendanaan APBD) masih tinggi. Tidak meratanya proses pembangunan dan masih lambatnya transformasi structural di beberapa wilayah dianggap menjadi faktor utama masih tingginya ketergantungan tersebut. Dengan menyadari kekurangan tersebut, lantas bukan berarti pemerintah daerah menjadi jalan di tempat. Wacana “kemandirian” sebagai esensi dari otonomi daerah harus diwujudkan secara nyata.

Kota yang mandiri adalah kota yang mampu menggali potensinya. Dalam komponen APBD potensi tersebut tertuang dalam pos Pendapatan Asli Daerah(PAD). Potensi daerah tersebut bisa berasal dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan dan pendapatan lain. Jika suatu daerah memiliki pengelolaan keuangan yang baik maka tentu peluang dari tiap komponen tersebut dapat dilihat oleh Pemerintahnya serta mampu dimaksimalkan. Misalnya saja, jika suatu daerah memaksimalkan potensi pajak dari restoran, wisata kuliner di daerah tersebut dapat terangkat serta mampu “mengenyangkan” daerah tersebut. Di sisi lain, potensi alam dan peninggalan sejarah merupakan peluang besar yang kembali harus diliat oleh Pemerintah Daerah. Kekayaan alam Indonesia serta beragamnya peninggalan sejarah dapat meningkatkan PAD melalui peningkatan penerimaan sektor pariwisata daerah tersebut.

Keaslian suasana kota juga merupakan variabel penting dalam menunjang peningkatan potensi daerah tersebut. Wisatawan domestic dan asing kini memilih untuk mengunjungi daerah-daerah yang masih kalah popular seperti Lombok, Pulau Komodo, Kepulauan Mentawai, pulau-pulau kecil di Indonesia tengah karena mereka lebih tertarik dengan keaslian alam serta budaya masyarakatnya. Pada akhirnya ketika Pemerintah daerah dibantu dengan masyarakat setempat dapat melakukan pengelolaan yang baik, maka potensi pariwisata daerah akan mampu menjadi sumber utama dalam mewujudkan kemandirian tersebut.

Melalui penjabaran diatas, otonomi daerah kini dapat kita lihat sebagai peluang untuk mewujudkan kemandirian kota yang seutuhnya. Sudah kucuplah kita miris melihat berpindah tangannya pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan kepada pihak asing. Kini saatnya kita wujudkan “kota yang mandiri” yang mampu melihat peluang dan memaksimalkan pengelolaan asset berharga di daerah untuk kemudian dinikmati hasilnya bagi daerah.