Harga Pendidikan Politik Rakyat

* dimuat di Koran Sindo, edisi Kamis 10 Maret 2011, di Rubrik Suara Mahasiswa

“Politics isn't about big money or power games; it's about the improvement of people's lives (Paul Wellstone)



Politik terkadang dicirikan dengan perebutan kekuasaan, permainan yang kotor dan memanfaatkan keadaan. Padahal lebih dari itu, politik adalah alat untuk mencapai satu tujuan. Sayangnya elemen yang terlibat dalam politik tersebut terkadang tak memahami dengan baik bagaimana cari mengoperasikan alat tersebut sebagaimana mestinya. Politik adalah juga sebuah interaksi antara subjek dan objek, dimana objek terbesar dalam mesin poitik ialah rakyat. Meminjam istilah korporasi, rakyatlah pemegang share terbanyak dalam korporasi politik, baik itu skala daerah maupun nasional. Namun sayangnya, hak-hak pemegang kepentingan tersebut justru masih banyak diciderai dan tidak diprioritaskan.

Pemenuhan hak dari rakyat sebagai pemangku kepentingan dalam politik di bangsa kita hingga saat ini masih terasa kurang. Sekedar melalui publikasi media, rakyat dianggap sudah dapat menentukan pilihannya. Lebih jauh setelah perhelatan pesta demokrasi, rakyat masih sulit mengakses pertanggungjawaban sosok yang telah mereka pilih tersebut. Sekedar mengetahui “kulit” tanpa tahu apa “isinya”. Setelah memilih pun, mereka belum sepenuhnya mendapatkan hak untuk mengetahui pertanggungjawaban representasi suara yang telah dikeluarkan.




Dalam penghitungan ekonomi, tentu tidak sedikit biaya yang keluar dari pemerintah dalam membayar harga pendidikan demokrasi dan politik bagi rakyat tersebut. Biaya yang keluar tersebut antara lain diperuntukkan bagi KPU dan KPUD sebagai biaya pengadaan alat-alat pemilu. Lebih lanjut, serta biaya sosialiasi yang tidak mau kalah dengan hebohnya kampanye partai melalui media periklanan di televisi, tentunya tidak murah. Jika dibandingkan dengan cost yang sama, ada banyak hal yang masih bisa dilakukan pemerintah untuk melakukan kegiatan yang bersifat langsung kepada rakyat. Anggaran tersebut bisa diminimumkan dan selebihnya dapat dialokasikan untuk anggaran pendidikan, kesehatan ataupun anggaran pemulihan bencana yang belum terselesaikan seperti di Sidoarjo, sekitar Merapi, Mentawai dan Wasior.

Kerusuhan pasca pemilu dan pemilukada juga merupakan harga yang tentunya harus dibayar, dan kembali rakyat yang menanggungnya. Para simpatisan yang fanatik serta para pemilih mengambang semakin larut dalam ketidakpastian. Tentu patut dipertanyakan, apakah harga yang terbayar untuk perhelatan demokrasi tersebut telah sesuai untuk memberikan pendidikan politik untuk rakyat?. Politik memang sebuah subjek yang dipelajari formal, namun akan menjadi sia-sia jika tidak diaplikasikan. Begitupula dimata rakyat, politik yang ada hingga ini belum mampu mendidik secara layak.



Rakyat hingga kini masih banyak yang terjebak dalam ketidaktahuan mereka. Jika terus seperti ini, tingkat keapatisan rakyat masih akan terus meningkat. Harga yang dibayar pemerintah, juga yang dibayar oleh rakyat tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Maka harus dicari alternatif lain untuk memaksimumkan pendidikan politik rakyat, selain dengan memaksimumkan biaya yang dikeluarkan untuknya. Mungkin bisa dengan memaksimalkan biaya untuk pendidikan politik dengan memperbanyak jaring pendapat, diskusi publik, publikasi laporan kinerja yang bukan sekedar pencitraan. Pendidikan politk juga penting untuk pemilih pemula. Sosialisasi yang lebih banyak ke target pemilih pemula juga hal yang tak kalah penting. Harga tersebut mungkin bisa menjadi alternatif solusi yang mengedukasi rakyat sebagai objek politik. Dengan demikian, rakyat dapat menikmati politik sebagai sebuah bagian tak terpisahkan dari hidup bernegara, dan mendapatkan utilitas dari harga yang telah mereka bayar.

Raisa Annisa
Mahasiswa Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia